Example floating
Example floating
Berita

Luar Biasa..! Genap Setahun Laporan Dugaan Korupsi di Sumut Mengendap, Kepemimpinan Muhibuddin Dinilai Minim Gebrakan

3
×

Luar Biasa..! Genap Setahun Laporan Dugaan Korupsi di Sumut Mengendap, Kepemimpinan Muhibuddin Dinilai Minim Gebrakan

Sebarkan artikel ini

Medan – Lensabidik.Com

Kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) di bawah kepemimpinan Muhibuddin mulai menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat dan pegiat antikorupsi.

Sejumlah laporan dugaan tindak pidana korupsi yang masuk ke meja Korps Adhyaksa tersebut dinilai jalan di tempat, bahkan beberapa di antaranya telah mengendap hingga genap satu tahun tanpa kepastian penetapan tersangka.

Lambannya penanganan perkara ini memicu penilaian bahwa kepemimpinan Muhibuddin yang mulai menjabat sejak awal Mei 2026 masih lemah dan minim gebrakan nyata dalam memberantas praktik rasuah di wilayah Sumatera Utara.

Sejumlah Kasus Mangkrak Jadi Sorotan

Berdasarkan catatan terdapat beberapa laporan krusial yang hingga kini masih menggantung di tahap penyelidikan maupun penyidikan awal.

Beberapa perkara yang paling disorot publik antara lain:

Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Sumut: Laporan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan jalan dan jembatan untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai design di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara senilai Rp 101.786.503.765,32 hasil temuan BPK RI Perwakilan Sumut yang dilaporkan pada 19 November 2025 hingga kini Kejati Sumut belum juga menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.

Baca Juga :  Kepala KUA Bilah Hulu Bagikan Bibit Bayam Brazil Kepada Majelis Taklim

Dugaan Korupsi Dana KIP Kuliah LLDikti Wilayah I Sumut: Perkara yang menyangkut hak bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu ini dilaporkan telah diusut hampir satu tahun lamanya. Namun, hingga kini Kejati Sumut belum juga menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.

Dugaan Penyimpangan Sarana PON XXI 2024: Laporan terkait dugaan korupsi pengadaan sarana Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang menyeret mantan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut telah dilayangkan sejak November 2025 dengan melampirkan temuan audit BPK RI. Genap satu tahun berlalu, kelanjutan proses hukumnya dinilai belum menunjukkan progres signifikan ke publik.

Laporan Proyek Infrastruktur dan SDA: Sejumlah aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan proyek di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II hingga paket proyek infrastruktur daerah juga kerap dipertanyakan tindak lanjutnya.

Baca Juga :  Bupati Nias Paparkan Potensi Desa Bozihona

Desakan Evaluasi dari Berbagai Elemen

Pegiat Anti Korupsi menilai, latar belakang Muhibuddin yang pernah bertugas selama sembilan tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya menjadi modal kuat untuk menuntaskan tunggakan kasus-kasus besar di Sumut. Namun, realitas di lapangan dinilai berbanding terbalik dengan ekspektasi publik.

“Publik menantikan keberanian dan ketegasan Kajati Sumut. Jangan sampai laporan-laporan yang disertai bukti permulaan dan temuan audit hanya menumpuk di laci penyidik tanpa kepastian hukum. Jika kondisi ini terus dibiarkan, wajar jika publik menilai kepemimpinan di Kejati Sumut lemah terhadap koruptor,” ujar Sabaruddin salah satu perwakilan pegiat antikorupsi di Medan dalam keterangannya.

Para aktivis juga mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI untuk turun tangan mengevaluasi kinerja jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut agar tidak terjadi tebang pilih maupun pembiaran perkara.

Baca Juga :  Pemkab Nias Dan Kejaksaan Gunungsitoli Melaksanakan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Klaim Progres dari Kejati Sumut

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, S.H., M.H ketika di konfirmasi pada Kamis (19/11/2026) melalui pesan whatsappnya akan mengecek ke Kasidik Kejati Sumut.

“Mksh bang, nanti aku cek kmbali ke Kasi Dik ya bang..,” tulisnya dalam pesan whatsapp.

Pada Jum’at (20/11/2026), awak media mengkonfirmasi kepada Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, S.H., M.H. Namun jawaban yang diberikan tidak membuahkan hasil, Kasi Dik yang ditanyakan nya tidak merespon Rizaldi.

“Udh ku forward wa abg ke kasi dik..blm dijwb nya bg..aku 2 hri ini msh DL bg,” jawab Rizaldi yang dikenal ramah dengan media ini.

Senada dengan itu, Kajati Sumut Muhibuddin dan Asintel Kejati Sumut Irfan Wibowo ketika dikonfirmasi belum menjawab sampai berita ini diterbitkan.

Kebungkaman Pejabat tertinggi di Kejati Sumut menjadi momok pertanyaan terkait transparansi hukum yang ada di kepemimpinan Muhibuddin.

Penulis: Team RedaksiEditor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *