Medan – Lensabidik.Com
Arah baru pemberantasan korupsi menuntut reposisi peran negara dan masyarakat sipil dalam kerangka yang lebih sinergis dan partisipatif. Dalam pemaparannya, Peranita Sagala menegaskan bahwa negara tidak lagi dapat menjadi aktor tunggal yang dominan dalam memerangi korupsi. Kelembagaan formal seperti aparat penegak hukum harus diperkuat, namun di saat yang sama, legitimasi dan efektivitasnya sangat bergantung pada kontrol publik yang kritis. Dalam konteks ini, korupsi dipahami bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga manifestasi dari kegagalan sistemik dalam tata kelola dan budaya politik. Oleh karena itu, pemberantasannya memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan etika publik.
Lebih lanjut, Peranita Sagala menyoroti pentingnya masyarakat sipil sebagai kekuatan pengimbang (check and balance) terhadap negara. Organisasi masyarakat, mahasiswa, media, dan komunitas akar rumput memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif serta mendorong praktik pemerintahan yang bersih. Ia menekankan bahwa partisipasi publik tidak boleh bersifat simbolik, melainkan harus substantif dan berkelanjutan. Dalam era digital, masyarakat sipil juga memiliki instrumen baru untuk melakukan advokasi dan pengawasan, sehingga ruang bagi praktik korupsi semakin dapat dipersempit. Dengan demikian, pemberantasan korupsi menjadi gerakan bersama yang melampaui batas-batas institusional negara.
Dalam konteks kepemimpinan, Peranita Sagala menggarisbawahi bahwa pemimpin sejatinya adalah cerminan dari karakter kolektif masyarakat yang dipimpinnya. Video animasi yang diangkat dalam tema ini memperlihatkan bahwa kualitas kepemimpinan tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Jika korupsi masih dianggap lumrah atau ditoleransi, maka hal tersebut akan tercermin dalam perilaku elit politik. Oleh karena itu, transformasi kepemimpinan harus diawali dari perubahan budaya masyarakat itu sendiri, termasuk penanaman nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini.
Sebagai peserta Latihan Kader III Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Sumatera Utara, Ilham Panggabean, memandang bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus dimulai dari pembentukan karakter individu kader yang berintegritas. Peran kader bukan hanya sebagai agen perubahan di tingkat wacana, tetapi juga sebagai teladan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kesadaran bahwa pemimpin adalah cerminan rakyat menuntut kita untuk terlebih dahulu memperbaiki diri sebelum menuntut perubahan pada struktur yang lebih luas. Dengan demikian, arah baru pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara tentang reformasi institusi, tetapi juga tentang revolusi moral yang dimulai dari diri sendiri dan komunitas terdekat.
