Medan – Lensabidik.Com
Forum Media Haji Sumatera Utara (FORMAJI Sumut) berharap, agar pelaksanaan musim haji tahun 2026 mendatang, melibatkan seluruh Stakeholder Profesional, lintas institusi, sehingga sukses haji di tahun-tahun sebelumnya dapat di tingkatkan baik dari sisi layanan maupun pelaksanaan dilapangan.
Hal ini disampaikan Ketua FORMAJI Surya Efendi yang diwakili Sekretaris FORMAJI Sumut Amirsyam, perihal adanya kendala di lapangan, terkait persiapan pelaksanaan musim haji tahun 2026 mendatang, pasca terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh yang menggantikan Kementerian Agama dalam hal urusan pelaksanaan haji Indonesia.
“Keluarnya Perpres Nomor 92/2025 tentang menyelenggarakan urusan haji dan umroh secara khusus, memisahkan dari Kementerian Agama, dengan tugas mencakup penetapan kebijakan, pelayanan, pengembangan ekonomi haji, serta pengawasan, berlaku mulai musim haji 2026. Kewenangan dan otoritas pelaksanaan Haji menjadi tugas Kementerian Haji, namun dalam prakteknya masih ditemukan berbagai persoalan, tentang kesiapan mulai sosialisasi, pemetaan hingga penentuan kuota dari masing-masing Propinsi,. secara teknis masih terjadi perdebatan, kita khawatir PR yang belum selesai ini, dapat berakibat terganggunya proses persiapan haji yang hanya menyisakan beberapa bulan saja,”ujar Amirsyam didampingi beberapa pengurus lainnya seperti H. Nuar Erde Kabid Kerjasama antar lembaga Sabaruddin Daulay Kabid Hukum dan Advokasi, Awaluddin Syahputra Lubis Kabid Infokom, Selasa (9/12/.
Tidak bisa dipungkiri, lanjut Wakil Sekretaris PW Parmusi Sumut ini, Kementerian yang baru seumur jagung ini, setidaknya perlu melakukan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral secara intensif dan integratif, terutama Kementerian Agama yang sudah memiliki pengalaman dan jam terbang yang panjang mengurusi jamaah haji dengan segala problematika yang dihadapi.
“Kementerian Haji kita saat ini seperti anak yang baru lahir, mau bergerak cepat berlari, namun faktanya kondisi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan banyak hal yang harus di perhatikan secepat baik, sebab mengurus ratusan ribu jamaah yang beragam kondisi fisik dan kesehatan yang berbeda, tentu ini tidak mudah. Karena itu koordinasi antara Kementerian Haji sebagai leading sektor pelaksanaan haji dan Kementerian Agama sebagai support sistem perlu diperkuat secara integral dan massif,”ucap Amir.
Lebih jauh disampaikan jurnalis media cyber ini, hingga saat ini terkait skema dan struktur di Kementerian Haji dan Umroh belum jelas hingga ke Kabupaten dan Kota. Lebih parah lagi, untuk sosialisasi pelunasan dan syarat administratif kelengkapan dokumen, belum lagi soal cek kesehatan dan sebagainya, ditingkat paling bawah skema pengorganisasiannya lewat Kementerian mana?.
“Selama ini yang kami lihat di Kementerian Agama lalu, skema haji itu sudah tersusun jadwal secara baik, mulai sosialisasi pelunasan, kelengkapan dokumen, cek kesehatan hingga saat akan berangkat, semua terjadwal dengan baik, melibatkan Kepala Urusan Agama yang ada di masing-masing Kecamatan dan penyuluh agama, nah skema seperti ini apakah sudah disiapkan Kementerian Haji struktur organsiasi hingga ke tingkat Kecamatan sebagai garda terdepan untuk sosialisasinya?,”tegas Amirsyam.
Sementara itu Ketua Bidang Kerjasama antar lembaga H Nuar Erde, terkait dengan petugas haji daerah yang menjadi problem, FORMAJI sepakat agar proses rekrutmen petugas haji di evaluasi, sebab selama ini tiap petugas haji yang berangkat haji diduga punya kedekatan dengan Kepala-kepala daerah baik sebagai tim sukses dan lainnya.
“Untuk rekrutmen petugas haji kita sepakat harus betul-betul selektif dan punya niat sebagai pelayan jamaah saat berada di tanah suci, serta mereka memiliki pemahaman tata cara haji baik tentang syarat dan rukun haji,”terang H. Nuar Erde.
Wartawan senior inipun berharap, suksesnya pelaksanaan haji bukan saja kebanggaan Kementerian Haji RI, namun ini pula menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
“Suksesnya penyelenggaraan haji itu menjadi sukses Pemerintahan dibawah komando Presiden Prabowo Subianto dan kebanggaan bagi rakyat dan bangsa kita,”
Sementara Kabid Hukum dan Advokasi Sabarudin Daulay, juga menghimbau jangan ada lagi tahun depan ada calhaj siluman dan ini perlu di awasi oleh Kanwil Kemenhaj Sumut, jangan karna bisa membayar lebih tinggi dengan KBIH dan diambil alasan lainnya untuk bisa berangkat, ini wajib di pantau di seluruh kabupaten/kota di sumut, apa lagi saat ini kuota sumut bukan bertambah malah berkurang, dan kita berharap Kemenhaj yang seumur jagung ini bisa berkolaborasi dengan kanwil Kemenag Sumut dalam proses administrasi para calhaj,agar bisa tertata lebih baik lagi.ujar bung udin yang juga sebagai Anggota tetap LBH KNPI sumut ini dan juga pemilik media lensabidik dan bidiksumatera ini.
