LHOKSEUMAWE – LENSABIDIK.COM
Direktur Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, dr. Januar, Sp.S, angkat bicara menanggapi pemberitaan yang menyebut dugaan manipulasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi sejumlah karyawan.
dr. Januar memberikan penjelasan terkait tudingan tersebut dan menegaskan bahwa sistem yang digunakan saat ini sudah sepenuhnya tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.
Menurut dr. Januar, isu yang merebak ke publik terkait keterlambatan pendaftaran BPJS tenaga kerja pada tahun 2017 hingga 2019 berasal dari masa pengelolaan sebelumnya, bukan di bawah manajemen yang saat ini menjalankan operasional Rumah Sakit Arun.
“Manajemen Rumah Sakit Arun telah berganti. Pengelolaan saat ini tidak memiliki hubungan langsung dengan keputusan atau kebijakan yang diambil pada masa 2017–2019. Kami memahami pentingnya hak-hak karyawan, dan sejak awal mengambil alih pengelolaan, kami menata kembali sistem agar berjalan sesuai regulasi,” jelas dr. Januar, Sp.S, Direktur RS Arun.
Lebih lanjut, dr. Januar memastikan bahwa seluruh karyawan yang aktif saat ini telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan yang dibayarkan mencakup semua komponen yang diwajibkan oleh pemerintah, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Selain itu, dr. Januar menyebutkan bahwa kemungkinan terjadinya manipulasi sangat kecil. Hal ini dikarenakan proses pembayaran dilakukan secara kolektif melalui sistem digital yang terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta dapat dipantau secara langsung oleh masing-masing peserta melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
“Setiap karyawan memiliki akses untuk mengecek status kepesertaan mereka secara mandiri. Transparansi ini menjadi bukti bahwa sistem yang kami terapkan sangat terbuka,” ujar dr. Januar.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh karyawan RS Arun sudah terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan masing-masing pekerja bisa mengecek sendiri di aplikasi JMO masing-masing.
