Example floating
Example floating
Peristiwa

Ormas LAKI Soroti Dugaan Penyimpangan Distribusi Pupuk Subsidi di Aceh Timur

463
×

Ormas LAKI Soroti Dugaan Penyimpangan Distribusi Pupuk Subsidi di Aceh Timur

Sebarkan artikel ini

 

Aceh Timur – Lensabidik.Com

Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Aceh Timur menyoroti permasalahan distribusi pupuk subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. Ketua LAKI Aceh Timur, Saiful Anwar, mengungkapkan bahwa banyak kelompok tani di daerah tersebut tidak memiliki lahan pertanian, namun tetap terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi.

“Banyak kelompok tani yang anggotanya tidak memiliki lahan, padahal sesuai aturan, dalam satu kelompok tani minimal harus ada lahan sawah. Penyuluh pertanian seharusnya lebih teliti dalam memasukkan nama-nama petani agar bantuan pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak,” ujar Saiful Anwar.

Baca Juga :  Jaksa Agung ST Burhanuddin Dinilai Dengarkan Aspirasi Rakyat dengan Tak Menahan Roy Suryo dan Dr Tifa di Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

Ia juga meminta Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Penyuluhan untuk segera mengevaluasi kelangkaan pupuk yang diduga terjadi akibat banyaknya pupuk subsidi yang dialihkan ke kebun-kebun, bukan ke lahan sawah sebagaimana mestinya.

Baca Juga :  Trobos Paya Gambar Desa Terisolir Deli Serdang ini mendapat Perhatian Sang Pejuang Dhuafa .

Selain itu, Saiful menyoroti dugaan penyimpangan yang terjadi di kelompok pertanian , Kecamatan Idi Tunong . Menurutnya, kelompok tani tersebut diduga memanfaatkan orang-orang yang tidak memiliki lahan hanya untuk mendapatkan pupuk subsidi.

“Seharusnya pupuk subsidi diberikan kepada petani yang benar-benar memiliki sawah, bukan kepada mereka yang hanya terdaftar dalam kelompok tani tanpa memiliki lahan. Kami meminta Pj Bupati Aceh Timur untuk menindaklanjuti kasus ini dan memastikan pupuk subsidi benar-benar sampai kepada petani sawah,” tegasnya.

Baca Juga :  Oto Bus ALS Sejuta Umat, Setia Melayani Tamu-tamu Allah. 

Polemik terkait distribusi pupuk subsidi ini terus menjadi perhatian masyarakat dan diharapkan ada langkah konkret dari pihak berwenang untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *