MEDAN – LENSABIDIK.COM
Menjelang Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Lampung, suhu politik di kalangan kader dan alumni HMI mulai menunjukkan tanda-tanda memanas. Mobilisasi kader dari berbagai daerah, dari Sabang hingga Merauke, mulai terlihat di Jakarta maupun Lampung.
Namun, kali ini persoalannya bukan semata-mata tentang siapa yang akan memimpin HMI. Ada bara persoalan yang lebih luas, terutama setelah munculnya pernyataan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam momentum Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang menyinggung soal kepemimpinan alumni HMI di lingkungan NU.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan di kalangan kader dan alumni HMI. Bagi sebagian kalangan, persoalan ini bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan menyentuh wilayah sensitif: sejauh mana alumni HMI memiliki ruang dalam kepemimpinan dan dinamika organisasi keumatan seperti NU.
Aktivis Sosial-Politik Indonesia sekaligus alumni HMI di Medan, Muhammad Mas’ud Silalahi, S.Sos, menilai munculnya polemik tersebut terjadi bersamaan dengan momentum Kongres HMI yang membuat tensi internal maupun eksternal semakin tinggi.
“Menjelang Kongres HMI di Lampung, kader dari Sabang sampai Merauke mulai bertumpuk di Jakarta dan Lampung sebagai rombongan. Tetapi sekarang muncul pertanyaan: apakah energi kader hanya terkonsentrasi pada Kongres, atau ada persoalan politik yang lebih besar yang sedang menggelinding?” ujar Mas’ud.
Menurutnya, pernyataan Cak Imin mengenai kepemimpinan alumni HMI di NU tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konteks dinamika politik nasional. Sebab, HMI dan NU sama-sama memiliki sejarah panjang dalam membentuk elite intelektual, sosial dan politik Indonesia, sementara para alumninya kini tersebar di berbagai ruang strategis bangsa.
“Jangan heran kalau pernyataan seperti itu kemudian memantik reaksi. Alumni HMI bukan kelompok kecil yang bisa dianggap tidak punya daya politik. Mereka ada di birokrasi, kampus, dunia usaha, organisasi masyarakat dan politik. Ketika identitas dan ruang pengabdiannya disentuh, tentu akan muncul respons,” tegasnya.
Mas’ud bahkan menyinggung munculnya slogan “ganyang Cak Imin” di Jakarta sebagai gambaran kerasnya ekspresi politik yang berkembang. Namun, ia menegaskan istilah tersebut harus ditempatkan sebagai bahasa perlawanan politik dan kritik, bukan seruan kekerasan.
“Kalau ada yang tidak setuju dengan Cak Imin, lawan dengan gagasan, argumentasi dan kekuatan politik yang demokratis. Jangan dengan kekerasan,” katanya.
Ia menilai, yang menarik justru bukan sekadar Cak Imin sebagai figur politik, tetapi pertarungan wacana mengenai posisi alumni HMI di ruang-ruang strategis keumatan dan kebangsaan.
Apalagi, Kongres HMI di Lampung menjadi momentum berkumpulnya kader dari seluruh Indonesia. Konsolidasi besar semacam ini tentu memiliki energi politik yang tidak kecil.
“Ini yang harus dibaca dengan jernih. Kongres HMI bukan hanya soal pergantian kepemimpinan organisasi. Ada ribuan kader dari berbagai daerah, ada alumni, ada jejaring sosial dan ada dinamika politik kebangsaan yang ikut mengitarinya,” jelas Mas’ud.
Karena itu, ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak bermain api dengan isu yang dapat memperlebar jarak antara HMI, NU dan kelompok-kelompok alumni yang selama ini justru memiliki kontribusi besar dalam kehidupan kebangsaan.
“HMI boleh marah, alumni boleh keras, tetapi semuanya harus tetap dalam tradisi intelektual. Kalau ada pernyataan yang dianggap keliru, jawab dengan argumentasi. Kalau ada kebijakan yang dianggap salah, lawan dengan cara-cara demokratis. Jangan sampai bara politik berubah menjadi konflik yang tidak produktif,” pungkasnya.
Kini pertanyaannya tinggal satu: apakah Kongres HMI di Lampung hanya akan menjadi pertarungan suksesi internal, atau justru menjadi salah satu titik penting dalam membaca kembali posisi dan arah politik alumni HMI di tengah pertarungan kekuasaan dan kepemimpinan umat di Indonesia?
