Example floating
Example floating
Tipikor

Plt Kajari Madina Yos Arnold Tarigan SH.MH  Gerak Cepat Usut Kasus Korupsi Dana Desa

257
×

Plt Kajari Madina Yos Arnold Tarigan SH.MH  Gerak Cepat Usut Kasus Korupsi Dana Desa

Sebarkan artikel ini

Madina -Lensabidik.Com

Baru hitungan hari menjabat, Plt. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mandailing Natal, Yos Arnold Tarigan, S.H., M.H., langsung menunjukkan ketegasannya dalam penegakan hukum. Ia memerintahkan jajarannya bergerak cepat mengusut dugaan korupsi pengelolaan APBDes dan pendapatan Desa Huta Gambir, Kecamatan Pakantan, Tahun Anggaran 2021–2022.

Atas perintah tersebut, tim gabungan Seksi Pidsus dan Seksi Intelijen Kejari Madina melakukan penggeledahan di tiga lokasi, yakni Kantor Camat Pakantan, Kantor Desa Huta Gambir, dan rumah salah satu saksi, Amiruddin Lintang, Kegiatan dipimpin Jaksa Penyidik Freshly Newman Sialahi, S.H. dan Leo Karnando Caniago, S.H., serta dikawal ketat oleh Tim Intelijen Kejari Madina, Kamis (30/10/2025).

Baca Juga :  Tim Penyidik Kejati Sumsel Kembali Geledah Dalam Perkara Tipikor Pada Lalu Lintas Pelayaran Wilayah Sungai Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun  2019-2025

Kasi Intelijen Kejari Madina, Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., M.H., menegaskan penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Plt. Kajari Yos Arnold Tarigan.

Baca Juga :  Kajati Sumut Tahan Mantan Kepala KSOP Belawan 2023+2024 Dalam Kasus Tipikor  PNBP

“Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas intelijen penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30B UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Intelijen kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung penegakan hukum,” ujarnya.

Baca Juga :  Kejatisu  Geledah 2 Lokasi Di Wilayah Belawan Terkait Dugaan Korupsi Dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT.Pelindo Regional 1 Dan Kantor Kesahbandaran Otoritas Belawan TA 2023 -2024

Jupri memastikan seluruh proses berjalan profesional, lancar, dan kondusif.

Langkah cepat Plt. Kajari ini menjadi bukti nyata bahwa Kejari Madina tidak memberi ruang bagi praktik korupsi, terutama yang merugikan masyarakat di tingkat desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *